02424     2200361   4500001002100000005001500021035002000036100004100056245015200097250003200249264003600281300002800317336002100345337003000366338002300396504003400419520132700453650002101780650003501801850001201836006001801848007000301866008004101869020002201910040002201932082001101954084001701965700002401982990001402006990001402020990001402034990001402048INLIS00000000001682220230109112726  a0010-0123000010  aJohannes Ibrahim Kosasih,ePengarang14aKausa yang halal dan kedudukan bahasa Indonesia dalam hukum perjanjian /cProf. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M. Hum. ; editor, Tarmizi, S.H.  aCetakan pertama, Maret 2019  aJakarta :bSinar Grafika,c2019  ax, 225 halaman ;c21 cm  2rdacontentateks  2rdamediaatanpa perantara  2rdacarrieravolume  aBibliografi : halaman 213-222  aPerjanjian atau kontarak yang batal atau batal demi hukum (Void, nietig) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (null and void atau void ob initio). Kondisi ini akan merugikan salah satu pihak akibat gugatan perdata yang diajukan mitra bisnisnya. Beberapa gugatan perdata yang kerap terjadi. Putusan dari pengadilan tidak berdasarkan pada substansi perjanjian atau kontrak, melainkan syarat formal yang terdapat dalam ps 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Penggunaan bahasa Indonesia juga diwajibkan dalam pasal 43 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juncto no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain regulasinya, hal yang sangat venomenal adalah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan putusannya No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Putusan ini tanpa menimbang substansi perjanjian hanya karena tidak menggunakan bahasa Indonesia suatu perjanjian batal demi hukum (void, nietig) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (null and voild atau void ab initio). Buku ini membahas secara tuntas dan komprehensif, baik dari sudut teoritis dan praktik berkaitan dengan Kausa yang halal dan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian. 4aHukum perjanjian 4aBahasa Indonesia - Aspek hukum  aJKPNPNAa    g b    000 0ta230109                g          0 ind    a978-979-007-851-2  aJKPNPNAbinderda  a346.02  a346.02 JOH k0 aTarmiziePenyunting  a202300033  a202300034  a202300035  a202300036